Posts Tagged ‘Abikoesno Tjokrosoejoso’

Tanya Jawab dengan Tan Swie Ling mengenai Tragedi Mei’98

Minggu, Mei 18th, 2008
Share

catatan: Wawancara ini dilakukan via e-mail pada tahun 2008.Sudah pernah dimuat di Majalah Sinergi Indonesia dan karena aktualitasnya dimuat ulang di blog ini. Profil lengkap Tan Swie Ling bisa dilihat di http://id.wikipedia.org/wiki/Tan_Swie_Ling

T: 1. Kenapa di negeri ini rentan akan konflik berbau rasial?

J: Ada 3 sebab pokok.

Sebab ke-1: Karena ada Ordonantie onderdaanen niet Nederlanders (Peraturan kekaulanegaraan bukan warga Belanda). Peraturan yang menempatkan golongan penduduk Hindia Belanda yang berketurunan Arab, India dan Tionghoa, sebagai golongan penduduk Timur asing. Peraturan yang dibuat sepenuhnya oleh dan untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda, namun tetap diberlakukan oleh pemerintah RI yang nota bene hasil perjuangan melawan kolonialisme Belanda si pembuat peraturan itu, sampai 61 tahun lamanya. Yaitu sampai pemerintah RI menerbitkan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Akibat oleh adanya ordonantie dimaksud, maka pendapat para anggota BPUPKI semasa sidang-sidang mempersiapkan Undang-undang Dasar bagi negara Indonesia Merdeka, terbelah pecah tidak bisa bulat dalam memperlakukan golongan penduduk Timur Asing di negeri ini. Oleh bagian besar anggota BPUPKI,golongan penduduk Timur Asing ini dianggap sebagai bukan orang Indonesia a s l i.

Maka dengan itu timbulah sebab ke-2, yang berupa pasal 6 UUD 1945 yang sebelum diamandemen berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli”.

Pasal yang berlawanan dengan pasal 27 UUD yang sama, yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu; Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Akibatnya, terjadilah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Nyata -nyata dengan itu golongan penduduk yang oleh peraturan hukum kolonial Hindia Belanda ditentukan sebagai golongan Timur Asing (golongan Eropa bukan dan golongan anak negeri pun bukan), di dalam UUD 1945 pun diperlakukan sebagai kelompok orang yang tidak sama dengan orang Indonesia yang lain, alias didiskriminasi seperti caranya pemerintah kolonial Belanda mendiskriminasi semua golongan penduduk di luar golongannya sendiri.

Mengapa para pejuang pendiri Republik berbuat demikian?

Kata sejumlah orang, pasal 6 UUD 1945 sebelum diamandemen memang sengaja dibuat demikian untuk maksud mencegah kemungkinan terjadinya orang Jepang menjadi Presiden RI. Hal ini terjadi karena bagian terbesar anggota BPUPKI mencium gelagat Jepang memiliki agenda tersembunyi dalam BPUPKI. Kecurigaan para pejuang anggota BPUPKI yang cukup tertopang alasan sbb:

Pidato Kaityoo (Ketua) BPUPKI antara lain mengatakan: “Badan ini (BPUPKI) dibentuk atas titah Pemerintah Balatentara Dai Nippon… dan terdiri daripada 62 orang anggota dari segala golongan penduduk tanah Jawa, serta 8 orang anggota istimewa bangsa Nippon. (Risalah Sidang BPUPKI 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 -Sekretariat Negara RI, Jakarta 1995).

Kecurigaan berdasarkan penalaran, mengapa Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia perlu dimandori dengan 8 orang Jepang sebagai anggota istimewa, kalau saja penguasa Jepang tidak punya maksud-maksud tersembunyi? Sehingga seperti nyatanya, Panitia Perancang UUD yang diketuai Ir Soekarno, dimandori Miyano, seorang Jepang sebagai anggota istimewa. Tim Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso, dimandori oleh Tanaka Kakka dan Matuura, dan tim pembahas ekonomi-keuangan yang diketuai Drs Moh. Hatta, dimandori oleh Tokonani Kakka.

Buat apa mandor-mandor Jepang itu ikut-ikutan sibuk dalam sidang-sidang BPUPKI, kalau tidak menyimpan maksud tersembunyi?

Demikianlah berdasarkan kesemua itu, maka dirumuskanlah pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Maksudnya untuk mencegah jangan sampai orang Jepang menjadi Presiden Republik Indonesia.

Sayangnya, walaupun setelah dijatuhkannya bom atom di negeri Jepang, yang dengan itu logikanya telah membuyarkan pula niat Jepang untuk menjadi Presiden RI, seandainya benar Jepang memang punya maksud demikian, toh Republik Indonesia yang diproklamirkan setelah bom atom menghilangkan ancaman itu, ternyata tetap saja bunyi pasal 6 UUD 1945 tersebut tidak direvisi. Bahkan terus diberlakukan s/d waktu diajukannya amandemen pasal tersebut di Sidang MPR bulan Agustus 2000.

Tentu saja akibat negatif yang ditimbulkan dari UUD sebuah negara baik ke dalam maupun ke luar, sangat besar. Kita lihat dampak negatif pasal 6 UUD 1945 sebelum diamandemen, yang timbul dari luar. Misalnya seperti yang timbul dari pihak Belanda. Menyusul Jepang dijatuhi bom atom dan perang di Eropa pun berakhir, Belanda bergegas berupaya menjadikan Indonesia kembali ke dalam status sebagai Hindia Belanda seperti masa sebelum Perang Dunia II. Tapi sayang, Belanda menemukan kenyataan yang tidak menyenangkan. Selain kenyataan sebagai akibat menyerahnya Belanda kepada Jepang yang menjadikan wilayah Hindia Belanda menjadi wilayah pendudukan Balatentara Dai Nippon, ternyata bekas wilayah jajahan Belanda itupun seiring berakhirnya Perang Dunia II, telah berubah menjadi Republik Indonesia yang dibela dengan semangat Merdeka atau Mati oleh segenap rakyatnya.

Menghadapi kenyataan tersebut, Belanda menggunakan strategi kombinasi agresi militer (aksi polisionil I dan II)dengan jurus divide et impera andalannya.

Jurus divide et impera Belanda dilakukan dengan cara memanfaatkan sepenuhnya dampak negatif Pasal 6 UUD 1945. Perlu diketahui bahwa bunyi pasal 6 UUD 1945 dimaksud jelas tegas meniadakan hak orang Indonesia yang dikategorikan tidak asli. Ini artinya UUD 1945 secara resmi memposisikan komunitas yang oleh Ordonantie Onderdaanen niet-Nederlanders digolongkan penduduk Timur Asing, sebagai komunitas Paria, yang di dalam kehidupan politik berkedudukan sepenuhnya sebagai seikat rumput kering yang niscaya akan dimanfaatkan oleh kekuatan politik manapun yang sedang butuh menimbulkan instabilitas politik untuk mencapai tujuan politiknya dengan membakar si rumput kering tak ubahnya pengunjuk rasa membakar ban bekas di jalan-jalan..

Begitulah masa itu. Belanda dalam rangka mencapai tujuan mendapatkan kembali Indonesia sebagai negeri jajahannya, menempuh cara melakukan kampanye pemburukan citra Republik Indonesia di dunia internasional. Dengan mengatakan bahwa RI adalah republik ekstrimis yang tidak mampu melindungi keamanan rakyatnya. Yang oleh karenanya tidak layak mendapatkan pengakuan internasional.

Kampanye pemburukan citra RI tersebut dilakukan dengan cara sepenuhnya memanfaatkan kedudukan hukum Paria komunitas Tionghoa yang oleh UUD 1945 diposisikan tidak lebih dan tidak kurang sebagai seikat rumput kering, yaitu dengan cara menjadikannya semaksimal mungkin sebagai sarana mencapai maksudnya.

Maka, dalam kondisi TNI semasa itu belum terbentuk, di mana para pejuang memiliki barisan bersenjatanya sendiri-sendiri, terbukalah celah lebar bagi Belanda memanfaatkannya sebagai peluang untuk mendandani dan merekayasa para kaki-tangannya tampil sebagai pejuang RI.

Para pejuang gadungan diinstruksikannya untuk menangkapi para lelaki Tionghoa dewasa untuk digiring ke lokasi tertentu di pinggir-pinggir kota/desa. Seperti yang banyak terjadi di banyak daerah di Jawa. Ke mana tentara Belanda sesuai dengan skenario segera menyusul ke tempat-tempat dimaksud. Bagi rombongan tawanan yang tersusul tentara Belanda, para pejuang gadungannya segera kabur meninggalkan para tawanannya. Bersamaan dengan itu para lelaki Tionghoa yang sudah kebat-kebit tidak keruan perasaannya sepanjang perjalanan menuju tujuan yang menakutkan, menjadi sangat berterima kasih dan beranggapan bahwa tentara Belanda adalah juru selamatnya. Dalam pada itu bagi rombongan tawanan pejuang gadungan yang tidak tersusul tentara Belanda, otomatis terlanjur terbantai. Dan inilah fakta yang diangkat Belanda dalam kampanye pemburukan citra RI di dunia internasional. Kampanye pemburukan citra yang bertujuan agar dunia internasional mendorong kembalinya Indonesia menjadi seperti masa Hindia Belanda dahulu.

Dalam pada itu Belanda terus mengintensifkan jurus divide et impera-nya. Kepada komunitas Tionghoa yang lolos dari bahaya terbantai dan percaya nyawanya terselamatkan berkat Belanda sang “Juru Selamat”, menjadi takzim dan patuhlah mendengar Belanda berkata: “Jumlah Belanda di sini sangat sedikit. Jadi tidak bisa melindungi kalian.Tapi Belanda punya senjata. Kalian boleh pinjam senjata itu buat melindungi diri sendiri. Kalian bikin saja barisan penjaga keamanan”. Maka timbullah Po An Tui, yang secara salah kaprah terus diungkit-ungkit siapa saja yang sedang terserang demam pingin mencaci-maki komunitas Tionghoa.

Singkat kata, akibat pemanfaatan dampak negatif pasal 6 UUD 1945 oleh Belanda semasa zaman Perang Kemerdekaan dahulu adalah teradu-domba dan terbangunnya masing-masing persepsi berdasarkan benarnya sendiri antara mayoritas masyarakat anak negeri dengan komunitas Tionghoa. Sebuah kondisi yang menyerupai ladang subur bagi tersemainya semangat anti Tionghoa.

Dan kalau semua uraian tersebut berkaitan dengan dampak negatif pasal 6 UUD 1945 yang dimanfaatkan pihak asing pada masa awal perjalanan republik kita, yang berakibat tumbuhnya semangat anti Tionghoa di negeri ini, lalu seperti apa wujud/bentuk pemanfaatan dampak negatif pasal 6 UUD 1945 oleh kekuatan politik dalam negeri Indonesia sendiri?

Terlalu panjang untuk disebutkan satu demi satu. Kita ambil satu saja. Yaitu tanpa perlu mempersoalkan konstitusional atau tidak konstitusionalnya rezim Orba, kita lihat saja nyatanya bahwa rezim Orba, adalah sebuah pemangku kekuasaan yang nyata di republik ini. Kita saksikan bagaimana selama lebih dari tiga dasa warsa pemangku kekuasaan ini memanfaatkan dampak negetif pasal 6 UUD 1945 tersebut.

Sepanjang masa kuasa rezim Orba inilah, dampak negatif pasal 6 UUD 1945 dimanipulasi dan dimanfaatkan sejadi-jadinya oleh pemangku kekuasaan. Salah satunya dengan mengobar-ngobarkan dikotomi kata pribumi-nonpribumi sehingga meresap ke masyarakat luas. Sampai-sampai dijadikan bendera/label oleh sebagian para pengusaha pemula/baru yang belum percaya diri (PD) atas kemampuan kewira-usahaanya sendiri dengan cara membangun berbagai organisasi himpunan pengusaha dengan trade mark “pribumi”. Demikian luasnya pengaruh/keberhasilan pengobaran dikotomi “Pri-Nonpri”, tersebut. Sehingga dalam kaitan dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998, terjadi keanehan. Banyak bangunan milik penduduk bercoretkan tulisan “MILIK PRIBUMI”. Keanehan yang mengindikasikan para pemiliknya waktu itu sudah tahu, bakal terjadinya kerusuhan dimana sasaran para perusuhnya tertuju kepada pihak Nonpribumi. Karenanya untuk menghindarkan jadi korban salah sasaran, bangunan-bangunan miliknya buru-buru dipasang pemberitahuan MILIK PRIBUMI. Pemasangan pemberitahuan MILIK PRIBUMI yang sesungguhnya justru merugikan pihak yang harus bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan Mei 1998 yang selalu berdalih, bahwa peristiwa kerusuhan Mei 1998 adalah peristiwa spontanitas perilaku massa, bukan peristiwa yang dikonsep oleh kekuatan politik tertentu,untuk tujuan politik tertentu pula. Bagaimana tidak merugikan? Mengingat pemasangan label “MILIK PRIBUMI” adalah sebuah pengakuan sudah tahu akan terjadinya kerusuhan. Mungkinkah peristiwa kerusuhan “spontanitas” perilaku massa bisa terlebih dahulu diketahui masyarakat pribumi pemilik bangunan? Bukankah pengetahuan masyarakat pribumi pemilik bangunan menerangkan, bahwa ada kelompok masyarakat berencana akan melakukan kerusuhan, dan rencana itu bocor?

Bukan itu saja perilaku rasialistik pengusa Orba terhadap komunitas Tionghoa negeri ini.

Untuk meringkas uraian katakan saja, bahwa Pemangku Kekuasaan Negara yang “berlandaskan” Pancasila yang menggelari diri ORBA ini, secara legal formal berupa berpuluh-puluh produk hukum, memperlakukan komunitas Tionghoa negeri ini tidak lagi sebagai manusia yang sesungguhnya pada dirinya melekat HAM yang selain perlu dihargai sekaligus juga perlu dilindungi sedikitnya setara dengan binatang tertentu yang harus dilindungi dari ancaman kepunahannya.

Demikianlah pada pokoknya hal-hal yang merupakan sebab ke—2.

Ada pun sebab ke-3 ialah: Undang-undang Kewarganegaraan yang berperan sebagai sumber bagi kebutuhan timbul adanya Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).Yaitu Undang-undang Kewarganegaraan RI No. 62 tahun 1958.

Yang namanya SBKRI ini benar-benar memperlakukan komunitas Tionghoa di negeri ini tidak lagi sebagai manusia yang sama dengan sesama manusia yang lain yang memiliki HAM yang patut dihargai dan dilindungi. Komunitas Tionghoa di negeri ini sepenuhnya diperlakukan sepenuhnya seperti cara kaum pemilik budak di zaman perbudakan dahulu memperlakukan para budaknya. Para budak yang tidak memiliki hak apapun, termasuk hak memelihara kelangsungan hidupnya.

Semua WNI yang berketurunan Tionghoa, diharuskan memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Kalau tidak, yang bersangkutan tidak bisa melakukan apa pun yang menjadi keinginan/kepentingannya. Sampai pun sepasang insan muda yang berkeinginan menjadi pasangan suami-isteri secara sah menurut aturan hukum negara, akan gagal melakukannya kalau saja yang bersangkutan tidak memiliki SBKRI. Karena KCS menolak mencatat pasangan Tionghoa yang tidak memiliki SBKRI menjadi suami-isteri yang sah. Ini artinya pasangan bersangkutan tidak bisa menjadi suami-isteri sah, melainkan cukup menjadi suami-isteri “kumpul kebo” saja.

Adakah orang di luar komunitas Tionghoa di negeri ini yang tahu derita yang disandang oleh pasangan suami-isteri Tionghoa yang kumpul-kebo? Apa deritanya? Deritanya, perempuan boleh punya suami dan lelaki pun boleh punya isteri, tapi keduanya tidak boleh punya anak! Padahal anak adalah dambaan alamiah pasangan suami-isteri. Buktinya umumnya pasangan suami-isteri yang tidak mempunyai anak sendiri, rata-rata mengangkat anak pasangan suami-isteri lain menjadi anaknya sendiri. Kenapa? Karena kasihan dan tidak ingin buah cintanya kelak akan mengalami penderitaan seperti yang dialaminya sendiri. Kok begitu? Sebab, sebagai pasangan suami-isteri Tionghoa yang “kumpul kebo” akibat tidak punya SBKRI, keduanya tidak bisa memberi warisan SBKRI kepada anaknya itu. Suatu hal yang bisa berakibat serius. Ya kalau hidup anaknya nanti berkemudahan. Tapi kalau hidup anaknya susah, dan kesusahannya itu bahkan sampai memaksa demi mempertahankan kelangsungan hidupnya itu, anaknya hanya punya satu celah hidup saja, yaitu harus menjadi TKI, maka tersayatlah hati kedua orang tuanya. Sebab keduanya sadar bahwa kelangsungan hidup buah hatinya itu tidak bisa dipertahankan lagi. Dan itu terjadi semata-mata gara-gara keduanya sebagai orang tua tidak bisa memberi warisan SBKRI.

Kenapa begitu? Sebab untuk menjadi TKI di negeri orang, siapapun harus punya paspor. Sedangkan untuk membuat paspor bagi komunitas Tionghoa semasa itu, yang bersangkutan harus memperlihatkan SBKRI dirinya. Nah adakah kebijakan Negara negeri lain selain kebijakan Negara di bawah rezim Orba yang mendiskriminasi dan merobek-robek HAM warga negaranya sendiri semata-mata karena Tionghoa?

Begitulah, di samping masih banyak lagi sebab-sebab yang lain, sebagaimana faktanya ketiga hal tersebut itulah yang menyebabkan “kenapa di negeri ini rentan akan konflik berbau rasial”, khususnya kerusuhan anti Tionghoa. Karena dengan keterangan terpapar diatas ternyata, hal itu memang merupakan kehendak Negara yang tertuangkan kedalam berpuluh-puluh peraturan dan ketentuan hukum.

Semoga dengan ini menjadi jelas bahwa tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat, sama sekali terjadi bukan dan tidak oleh sebab adanya rasa tidak suka atau rasa benci dari satu golongan masyarakat terhadap golongan masyarakat yang lain, melainkan terjadi sepenuhnya oleh sebab kebijakan negara. Mengapa bisa begitu? Sebab di mana saja, kebijakan negara niscaya memiliki daya didik dan daya ajar untuk diikuti oleh masyarakat.

T: 2.Apa peran negara akan hal tersebut?

J: Peran negara yang mana? Kalau peran negara yang memberlakukan perangkat kebijakan hukum seperti tersebut di atas, tentu saja sama sekali jangan diharapkan berperan lain dari semangat kebijakannya itu sendiri.

Tetapi kalau yang ditanya peran negara paska diamandemennya pasal 6 UUD 1945, peran negara setelah digantikannya keberlakuan UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958 yang menjadi dasar keberadaannya SBKRI dengan UU Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, maka jawabannya terpulang kepada sampai seberapa tinggi komitmen komunitas bersangkutan bersama seluruh kekuatan demokratis negeri ini berhasil terus mendorong berkembang meningkatnya kemajuan gerakan demokratisasi di negeri ini. Mengapa begitu?

Sebab yang tahu dan mengerti apa yang seharusnya diperankan oleh Negara, adalah komunitas terkait dan segenap masyarakat demokratis negeri ini sendiri. Jadi kalau masyarakat demokratis negeri ini berikut komunitas korban kebijakan negatif Negara sendiri pasif, ya tidak perlu mencak-mencak kalau merasa Negara kurang atau bahkan tidak berperan apa-apa.

T: 3.Bagaimana pandangan anda mengenai tragedi Mei ’98?

J: Pandangan saya, kerusuhan Mei ’98 adalah peristiwa politik. Politik seorang “Tuan” yang sudah sangat “kebelet” ingin melengserkan seorang “Centeng” yang dianggap sudah habis daya kegunaannya, yang kalau terus dipelihara hanya akan banyak menimbulkan kejengkelan saja. Karena itu apapun jalannya, Centeng dimaksud harus dilengserkan.

Di mana seperti biasa, upaya sebuah kekuatan politik untuk mencapai tujuan politik yang diyakininya sukar dilaksanakan melalui jalur konstitusional, akan dilakukanya dengan jalan menciptakan instabilitas politik. Untuk itu komunitas yang secara sosial-politik paling lemah posisinya, yang di negeri ini adalah komunitas Tionghoa, akan selalu dikorbankannya.Dimanfaatkannya sebagai sumbu penyulut api kerusuhan. Kerusuhan rasial anti Tionghoa yang diboncengi agenda politik, yang dalam hal kerusuhan Mei 1998, adalah agenda politik melengserkan Jenderal Besar Soeharto dari panggung politik Indonesia.

Dan komunitas Tionghoa yang sejak berdirinya RI oleh pasal 6 UUD 1945 secara sosial-politik diposisikan tidak lebih sebagai “seikat rumput kering” sebagaimana kenyataannya telah dimanfaatkan sebagai sumbu penyulut api instabilitas politik pertama oleh Belanda. Selanjutnya susul-menyusul oleh kekuatan politik anti Soekarno, baik oleh kekuatan politik domestik maupun asing seperti dilakukan oleh CIA dengan menggerakkan kerusuhan rasial 10 Mei 1963.

Demikianpun dimasa Orba. Rata-rata kekuatan politik yang mau menggoyang penguasa Orba, selalu memanfaatkan “si rumput kering Tionghoa” sebagai sumbu pembakar instabilitas politik. Demikian pula yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998, dengan modifikasi tertentu.. Sang “Tuan” pun memanfaatkan “rumput kering” Tionghoa sebagai sumbu pembakar instabilitas dengan modifikasi harus ada mahasiswa yang terbunuh. Sebab kalau si “rumput kering Tionghoa” saja yang jadi korban, sekali pun kadar kebrutalannya ditambah dengan pemerkosaan perempuan komunitas korban toh masyarakat politik negeri ini akan menganggapnya sudah biasa, sudah menjadi jatahnya.

Alhasil komunitas politik negeri ini tidak tergugah untuk bersolidaritas. Berbeda kalau yang menjadi korban kerusuhan ada mahasiswanya, intelektual muda penerus kepemimpinan bangsa. Yang andaikan bensin adalah bensin beroktan tinggi yang tentunya mudah membakar semangat solidaritas komunitas politik. Apa lagi selain mahasiswa, masyarakat jelata pun banyak yang menjadi korban tewas. Tapi bagaimanapun sepanjang tidak ada mahasiswa yang menjadi korban tewas,ujung kerusuhan Mei 1998 belum tentu menjadi lengser keprabonnya dedengkot Orba.

Adapun peristiwa politik tersebut berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM, kenyataan ini tidak akan mengubah peristiwa kerusuhan Mei 1998 berubah menjadi bukan peristiwa politik. Inilah barangkali keterangannya, mengapa penanganan peristiwa tersebut walau telah berlangsung selama 10 tahun, bukannya memperoleh titik terang, bahkan malah semakin buram. Sama, sebagaimana nyatanya berbagai peristiwa politik yang berekses pelanggaran HAM yang lain di negeri ini.

Dengan ngomong begini tidaklah berarti tidak setuju pada berbagai upaya untuk menangani kasus peristiwa kerusuhan Mei tersebut. Berbagai kegiatan menuntut penuntasan penanganan peristiwa Mei ’98 justru harus terus dilakukan. Hanya saja dengan kesadaran bahwa semua perjuangan tersebut kualitasnya sampai dimanapun hanya sebatas sebagai api spirtus yang diletakan di bawah dandang bermuatan berliter-liter kuah. Jadi jangan pernah berharap api spirtus itu akan bisa mendidihkan kuah sebanyak itu. Peran api spirtus tsb. hanyalah sebatas menghangatkan saja, mencegah sup jadi basi. Tapi sekalipun hanya sebatas menghangatkan saja, hal itu sangat penting dilakukan, Karena kalau tidak dilakukan, sayur tersebut akan benar-benar jadi basi. Padahal sayur itu tidak boleh sampai basi. Harus terus dihangatkan. Karena itu bagian dari pemeliharaan gerakan demokratisasi negeri ini masa-masa sekarang ini.

T: 4. Apa yang harus dilakukan guna meminimalisir potensi konflik rasial?

T: 5. Bagaimana sikap politik dari parpol dan pemerintah mengenai kasus pelanggaran HAM tragedi Mei ’98?

T: 6. Bagaimana upaya guna melibatkan peran serta masyarakat dalam mndorong penyelesaian tuntas peristiwa Mei ’98?

Jawaban sekaligus untuk pertanyaan 4, 5, dan 6:

Dari berbagai uraian diatas tergambar jelas, bahwa sumber masalah dalam kehidupan masyarakat kita ternyata terletak pada tidak tuntasnya pemahaman soal kebangsaan Indonesia. Ketidaktuntasan pemahaman yang mendasari terjadinya pembedaan perlakuan secara tidak positif terhadap sesama warga bangsa seperti yang terpateri pada dirumuskannya pasal 6 UUD 1945 justru oleh tokoh-tokoh pendiri republik yang berksempatan menjadi anggota BPUPKI.

Karena itu, terkait dengan pertanyaan butir 4,5 dan 6, nalar saya mengatakan, tidak ada hal lain yang lebih penting dan lebih berharga untuk dikerjakan selain membenahi pekerjaan nation building Indonesia. Dan kalau kita sependapat bahwa nation building adalah masalah yang multi dimensi, sepatutnya kita pun sependapat bahwa letak dimensi inti nation building Indonesia adalah pada dimensi kebangsaan.

Karena itu pemahanan yang tepat seputar apakah bangsa itu (Que’est ce qu’une nation) seperti digemakan oleh Prof. Ernest Renan dalam pidato Diesnya, awal abad ke-19 di Universitas Sorbonne,Paris, yang merupakan teori bangsa yang banyak dirujuk para tokoh-tokoh politik baik pendiri bangsa/Negara maupun kebanyakan para elite politik/pemimpin bangsa kita sekarang adalah sangat penting. Sebab dengan tahu apakah bangsa itu, diharapkan kita pun akan tahu apakah bangsa Indonesia ini?

Diharapkan kita akan tahu dan mengerti kapan terbentuknya, dan bagaimana proses terbentuknya, apa tugas sejarahnya, dan kemana pula arah hari depannya.

Sehingga kejelasan pengetahuan masalah bangsa tersebut diatas, dalam kaitan dengan butir pertanyaan 5 akan membuat baik parpol maupun pemerintah mampu bersikap sebagaimana harusnya. Sesuatu yang tentu saja tidak bisa diharapkan terjadi sejauh keduanya tidak tahu apa-apa tentang: “apakah bangsa Indonesia ini”. Karena sesungguhnya ketidak-tahuan “apakah bangsa Indonesia itu” justru inilah yang menjadi sebab mudahnya mengorbankan komunitas Tionghoa sebagai bahan penyulut kerusuhan Mei 1998 sebagai sarana “numpang lewatnya” agenda politik dari kekuatan politik tertentu untuk menggapai tujuan politiknya.

Demikian pula berkaitan dengan butir pertannyaan 4 & 6. Potensi konflik hanya mungkin bisa berangsur-angsur diminimalisir dengan cara melakukan Gerakan Belajar sejarah bangsa Indonesia sendiri secara luas, melibatkan segenap komponen anak bangsa. Mengapa ? Karena walaupun kita orang Indonesia, kita bangsa Indonesia, akan tetapi kalau tidak bersedia sengaja belajar, hal itu tidak akan otomatis dengan sendirinya membuat kita mengerti apa dan siapakah bangsa Indonesia ini. Sebagaimana faktanya, kalau saja kita tahu, kita mengerti dan kita paham apa dan siapakah bangsa Indonesia ini niscaya kan tidak perlu terjadi ada pasal 6 UUD 1945 berikut segala pemanfaatan dampak negatifnya yang menghalangi terciptanya Sinergi Indonesia yang justru merupakan landasan pokok,kekuatan pokok, dan modal pokok bagi bangsa Indonesia melaksanakan tugas sejarah bangsanya. Yaitu membangun tatanan masyarakat yang setara, adil dan sejahtera.

Pendeknya jaminan masa depan yang cerah bagi bangsa Indonesia sepenuhnya terletak pada sikap bersedia atau tidak bersediakah kita belajar untuk tahu dan mengerti “apa dan siapakah bangsa Indonesia ini?”

Karena hanya dengan cara itu para pemimpin masa depan kita, khususnya mereka yang kini dengan segala cara dan daya mempersiapkan diri untuk maju ke pemilu 2009 membuka cakrawala pikirnya. Sadar,tidak memposisikan diri dan barisannya sekedar sebagai kapten kesebelasan sepak bola, yang tugasnya mati-matian memenangkan perbutan bola (kekuasaan), sebatas hanya karena ngebet pingin menjadi orang yang paling berkuasa, tanpa tahu dan mengerti bahwa kekuasaan itu sesungguhnya hanya sebuah alat. Alat untuk melaksanakan Tugas Sejarah Bangsa.

Karena itu hanya dengan bersedia belajar tahu dan mengerti apa dan siapakah bangsa Indonesia ini, para tokoh calon-calon nahkoda bahtera Indonesia akan terhindar dari mengulang perilaku rezim sekulit dan sebangsa yang menyebut diri dengan gelar ORBA. Yang sebaliknya dari menggunakan kekuasaan dalam genggamannya sebagai alat untuk menuntaskan penghapusan semua derita peninggalan kolonialisme, malah menggunakan kekuasaan itu sekedar untuk mempermudah KKN bahkan memposisikan diri sebagai penerus penjajah yang menguras kekayaan negeri serakus-rakusnya.

Bandingkanlah! 350 tahun bumi dan kekayaan masyarakat Indonesia dijarah kolonialisme Belanda. Ketika penjajah terebut hengkang dari bumi negeri ini, segala kandungan kekayaan alam negeri ini relatif masih utuh. Begitu pula penjajah Belanda tidak meninggalkan warisan hutang baik dalam maupun luar negeri kepada rakyat negeri ini. Bahkan kolonialisme Belanda yang jawara divide et impera itu ternyata juga tidak meninggalkan telur-telur SARA.

Dalam pada itu kala kekuasaan Negara berada dalam genggaman tokoh sebangsa dan sekulit sendiri yang tidak tahu dan tidak mengerti apa dan siapa bangsa Indonesia ini, dengan demikian juga tidak tahu apa tugas sejarah bangsa Indonesia ini, akibatnya sungguh luar biasa.

Hanya dalam waktu 32 tahun, tidak genap sepersepuluh dari lamanya waktu penjajah Belanda menjarah negeri ini. Akan tetapi ketika rezim dimaksud turun panggung, kita menemukan kenyataan, segenap kandungan kekayaan alam nyaris telah terkuras habis. Tidak itu saja. Rezim sekulit dan sebangsa yang tidak tahu apa-siapa bangsa Indonesia yang karenanya juga tidak tahu apa tugas sejarah bangsanya ternyata meninggalkan jumlah hutang yang tidak mudah lunas terbayar. Belum lagi, rezim yang berjubah sebagai pelaksana Pancasila dan UUD 1945secara murni dan konsekuen, yang sepanjang masa kuasanya tidak jemu menzikirkan P-4 itu, setelah turun panggung ternyata menyulut petasan. Di mana-mana timbul terjadi kerusuhan SARA. Dan semua itu terjadi sebagai akibat berhasilnya kekuasaan Negara digenggam tokoh yang tidak tahu apa-apa tentang apa dan siapa bangsa Indonesia serta apa tugas sejarahnya.

Karena itu sekali lagi. Jaminan masa depan bangsa Indonesia sepenuhnya terletak pada kesediaan kita semua, khususnya para tokoh yang dalam dadanya penuh api yang membara untuk berkuasa, untuk belajar tahu dan belajar mengerti apa dan siapa serta bagaimana proses terbentuknya bangsa Indonesia. Agar tahu dan mengerti apa tugas sejarah bangsa dan arah kemana pula hari depan bangsa Indonesia. Jadi sadar atau tidak sadar akan tercegah mengulang kesalahan rezim Orba.

T: 7.Sejauh mana aktifitas anda dalam mengatasi dampak traumatis masyarakat korban Kerusuhan Mei ’98?

J: Karena saya meyakini akar masalah ketidak-harmonian kehidupan bangsa berupa berbagai konflik,termasuk konflik rasial, terletak pada keberadaannya Ordonantie onderdaanen niet-Nederlanders, pasal 6 UUD 1945 sebelum diamandemen, dan SBKRI yang bersumber kepada UU No. 62 Tahun 1958, yang berakibat membuat amburadulnya pengertian/pemahaman mengenai masalah kebangsaan, maka konsentrasi aktifitas saya terfokus kepada hal-hal yang menjadi inti atau akar masalah tersebut. Seperti menempatkan kegiatan amandemen pasal 6 UUD 1945 sebagai prioritas tertinggi.

Konsekuensinya kegiatan tersebut tidak sekedar menyampaikan kehendak, melainkan secara serius menggali argumentasi yang memadai seperti pemaparan proses sejarah terbentuknya bangsa Indonesia sebagai alasan utama mengajukan usul amandemen pasal 6 UUD 1945 dimaksud. Dan puji Tuhan. Berkat perkenan-Nya, permohonan amandemen pasal 6 UUD 1945 yang diajukan pada Sidang MPR Agustus Tahun 2000, dikabulkan.

Seiring dengan itu, berkat keterlibatan yang saya alami semasa pelaksanaan UU No.62/1958 tentang kewarganegaraan pada tahun 1960-1962, yang membuat saya tahu sisi-sisi negatif UU tersebut, maka saya pun aktif melakukan berbagai kerjasama kepada semua pihak yang memiliki kepedulian seraya aktif mencari untuk menemukan peta masyarakat yang karena peran dan jasanya terhadap masyarakat, bangsa dan Negara menjadi memiliki potensi didengar kalau mengajak bicara dan diikuti kalau mengajak melakukan sesuatu, untuk diperankan sebagai motor penggerak isu perjuangan penghapusan SBKRI. Dan itu adalah Komunitas Bulu-tangkis Indonesia. Begitulah saya mendirikan Forum Pemilik SBKRI dengan menempatkan juara Thomas Cup 1958, Bapak Tan Joe Hok sebagai Ketua. Dan puji Tuhan. Tan Joe Hok dengan komunitas Bulu-tangkisnya berhasil membola-saljukan isu penghapusan SBKRI, sampai mendapat sambutan berbagai lembaga, terutama lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Dimana di dalam lembaga legislatif tersebut isu penghapusan SBKRI memperoleh dukukungan positif sekali dari Bapak Murdaya Po. Di mana beliau mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya, sebagai Ketua Pansus/Panja DPR yang menangani RUU Kewarganegaraan, sampai berhasil mempersembahkan UU No.12 Tahun 2006, menggantikan UU No. 62/1958 yang menjadi sumber SBKRI.

Dan sebagai jawaban penutup saya, karena saya yakin sumber semua hal tersebut diatas terletak pada ketidak-jernihannya seputar pengertian apa dan siapakah bangsa Indonesia ini, maka bersama sejumlah teman yang peduli, menerbitkan majalah bulanan Sinergi Indonesia. Majalah yang dimaksudkan berperan sebagai pendorong terciptanya iklim sehat hidup berbangsa di negeri ini. Selain itu sekarang ini sedang menulis sebuah kajian yang mengetengahkan berbagai kekerasan, bangsa Indonesia dan posisi etnik Tionghoa di dalamnya, serta bagaimana menuju Indonesia Baru yang semoga akan terselesaikan akhir tahun 2008 ini.